NUSANTARA : 1.500 Petani Tuntut Reforma Agraria

Apakah Anda ingin mencari tahu apa yang mereka-in-the-tahu telah mengatakan tentang berita terbaru? Informasi dalam artikel di bawah ini berasal langsung dari informasi baik pakar-pakar dengan pengetahuan khusus tentang berita terbaru.

BANDUNG, KOMPAS - Sekitar 1.500 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12). Mereka menuntut pemerintah menjalankan reformasi agraria sejati dengan memberikan lahan garapan bagi petani, subsidi pupuk, dan alat produksi.

Pengunjuk rasa, yang dipimpin Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana, memadati kawasan Gasibu di Jalan Diponegoro sejak pukul 10.00 WIB. Puluhan truk terbuka mengangkut massa yang berasal dari Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung Raya, dan Sukabumi. Mereka mengenakan baju kaus warna putih dan topi petani yang terbuat dari anyaman bambu.

Kami terutama mempersoalkan kepemilikan lahan di kawasan hutan (salah satunya di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya) yang selama ini diklaim Perhutani. Mereka (Perhutani) ternyata belum bisa menunjukkan sertifikat atas tanah tersebut. Padahal, selama bertahun-tahun lahan itu dikelola masyarakat dan menjadi sumber penghidupan mereka, ujar Agustiana.

Terkait hutan itu, Abdul Rohman, petani dari Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, menceritakan mengelola lahan di kawasan hutan sejak tahun 2000. Lahan itu sudah lama tak ditanami tegakan pohon oleh Perhutani. Warga lalu menanaminya dengan padi, kelapa, singkong, kopi, atau cokelat. Lahan itu telantar setelah pohon- pohonnya ditebang. Pelakunya bukan masyarakat, tetapi ada pihak ketiga. Kami ibaratnya hanya memulung di sisa-sisa lahan yang tidak lagi terpakai, katanya.

Benar-benar ide yang baik untuk menggali lebih dalam subjek dari berita terbaru. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan rasa percaya diri yang Anda butuhkan untuk usaha ke daerah baru.

Menurut catatan SPP, dari sekitar 1,2 juta keluarga yang berprofesi sebagai petani di Jawa Barat, 78 persen di antaranya memiliki lahan kurang dari 0,013 hektar dan hanya 6 persen yang memiliki lahan lebih dari satu hektar.

Buruh

Selain kelompok tani, unjuk rasa itu juga diikuti kelompok buruh yang diwakili Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Jawa Barat. Kelompok buruh dalam kesempatan itu menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan kenaikan upah.

Perwakilan pengunjuk rasa, baik petani maupun buruh, diterima Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara. Dalam pertemuan itu, Irfan berjanji akan menjadikan tuntutan mereka sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (REK)

 

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin diuraikan di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.