NUSANTARA : Rakyat Menagih PLN Maluku

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta-fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah saya kira diselesaikan sebenarnya masih dibahas secara terbuka.

Ambon, Kompas - Manajemen PT (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rabu (9/12), ditagih janjinya oleh rakyat untuk memberi kepastian normalnya daya listrik dan dan tidak ada lagi pemadaman bergilir di Ambon. Sebulan lalu, PLN berjanji listrik normal, tanpa pemadaman.

Sekitar 200 mahasiswa mendatangi kantor PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U) di Ambon, kemarin, menagih janji PLN bahwa listrik akan normal pada minggu pertama Desember. Mahasiswa kemudian meminta manajemen PT PLN (Persero) M2U menandatangani perjanjian kepastian tidak ada lagi pemadaman listrik sebelum perayaan Natal.

Bagus Setiawan, General Manager PT PLN (Persero) M2U, tidak berani menandatangani perjanjian dan tidak berani memberi kepastian karena pihaknya hanya sebagai pelaksana. PLN tidak bisa memastikan kapan pasokan listrik normal karena kondisi pembangkit yang ada saat ini hanya bisa menghasilkan 33 megawatt sama dengan kebutuhan masyarakat. Jika ada mesin yang harus dirawat, PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir.

Informasi tentang berita terbaru disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang berita terbaru atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Kami sudah bosan dengan janji-janji. Dalam satu-dua hari ini kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak untuk menandatangani perjanjian antara PLN dan rakyat Maluku supaya listrik menyala normal sebelum Natal, ujar Junaedi, salah satu peserta demonstrasi. Mahasiswa memberikan kesempatan kepada PLN M2U untuk menyelesaikan perbaikan mesin dalam dua hari kedepan.

Dari Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan, 12 provinsi di Indonesia saat ini berpotensi masuk kategori krisis listrik karenanya diperlukan kebijakan energi dan langkah penanggulangan segera.

Anggota DEN, Herman Darnel Ibrahim dan Mukthasor, mengemukakan hal itu saat mengkaji kondisi kelistrikan di Kalbar, Rabu. Daerah yang dimaksud adalah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Barat. Untuk provinsi lain, DEN belum selesai memantau kondisi kelistrikannya. Rata-rata pasokan listrik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, ujar Herman. (ANG/WHY)

 

Hari akan tiba ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang Anda baca di sini untuk memiliki dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang berita terbaru.